Mengapa Riset dan Drafting Regulasi Penting untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045?

Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen besar yang membutuhkan kerja nyata di seluruh sektor. Visi besar ini menetapkan bahwa pada saat Indonesia genap berusia 100 tahun, bangsa ini telah menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, pemerintahan yang efektif, serta keadilan sosial yang merata.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan fondasi yang kokoh berupa kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran, akurat, dan berorientasi jangka panjang. Dalam hal inilah riset dan drafting regulasi memainkan peranan krusial sebagai alat bantu analitis dan strategis dalam perumusan berbagai kebijakan dan aturan hukum nasional maupun daerah.

Pentingnya Riset dalam Perumusan Kebijakan dan Regulasi

Riset adalah proses pencarian ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah. Dalam konteks penyusunan regulasi dan kebijakan publik, riset menjadi dasar yang menentukan arah dan isi dari kebijakan yang akan diimplementasikan.

Tanpa riset, regulasi berisiko tidak relevan, tumpang tindih, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan riset menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan teknis lainnya.

Beberapa peran penting riset dalam drafting regulasi:

• Menganalisis masalah secara objektif dan mengidentifikasi akar penyebabnya.

• Memberikan data dan fakta sebagai dasar argumentasi hukum dan kebijakan.

• Memprediksi dampak jangka pendek dan panjang dari suatu regulasi.

• Meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan yang dirancang.

Drafting Regulasi: Menyusun Aturan dengan Pendekatan Ilmiah

Drafting regulasi adalah proses teknis dan legal dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekadar merangkai kalimat hukum, tetapi juga menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat, kerangka hukum nasional, dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Proses drafting yang baik harus mempertimbangkan:

• Keselarasan antara norma hukum dan kebutuhan riil masyarakat.

• Konsistensi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih.

• Aspek partisipatif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan.

• Pendekatan evidence-based, yaitu berbasis bukti ilmiah dari hasil riset dan analisis data.

Sebagai contoh, regulasi mengenai energi terbarukan harus disusun berdasarkan riset mengenai potensi sumber daya, kesiapan teknologi, kemampuan fiskal, hingga perilaku konsumen.

Indonesia Emas 2045: Tantangan dan Peluang

Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Namun, untuk mencapainya, sejumlah tantangan besar harus diatasi:

• Bonus demografi yang menuntut penciptaan lapangan kerja dan kualitas pendidikan yang tinggi.

• Transformasi digital dan industri 5.0 yang menuntut kebijakan adaptif dan inovatif.

• Ketimpangan antar wilayah yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis keadilan sosial.

• Krisis lingkungan dan perubahan iklim yang perlu regulasi ketat dan solusi berkelanjutan.

Tanpa regulasi yang terukur, berbasis data, dan sesuai kebutuhan zaman, maka visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan. Oleh karena itu, perumusan regulasi berbasis riset menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PALKA: Mendukung Legislasi dan Kebijakan Melalui Riset dan Drafting Regulasi

Sebagai lembaga yang fokus pada analisis legislasi, kebijakan, dan anggaran, Pusat Analisis Legislasi, Kebijakan, dan Anggaran (PALKA) hadir untuk menjawab kebutuhan strategis tersebut. Dengan tim multidisiplin yang terdiri dari peneliti, akademisi, dan praktisi, PALKA menjalankan misi:

• Melakukan riset hukum, ekonomi, dan kebijakan publik yang komprehensif.

• Menyusun naskah akademik dan draf regulasi secara profesional dan akuntabel.

• Memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan peraturan dan kebijakan.

• Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dan legislatif.

PALKA meyakini bahwa regulasi yang kuat harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, partisipasi publik, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional jangka panjang.

Kesimpulan

Riset dan drafting regulasi adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam pembangunan hukum dan kebijakan publik. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, kedua proses ini tidak bisa diabaikan. Riset memastikan bahwa kebijakan dibangun atas dasar bukti dan kebutuhan nyata, sedangkan drafting regulasi memastikan bahwa kebijakan tersebut diformulasikan secara tepat, legal, dan implementatif.

Negara maju bukanlah negara yang banyak membuat aturan, tetapi negara yang membuat regulasi yang berkualitas, berkeadilan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Maka dari itu, investasi pada kegiatan riset dan drafting regulasi adalah investasi pada masa depan Indonesia.